Bisnis distributor adalah salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang pemasaran barang melalui pihak perantara, seperti produsen, suplier, agen, atau pengecer. Bisnis ini memiliki potensi yang besar, terutama di era digital seperti sekarang. Namun, bisnis distributor juga memiliki tantangan dan persyaratan yang harus dipenuhi, terutama dalam hal hukum dan perizinan.

Perjanjian dengan Prinsipal

Salah satu hal yang paling penting dalam bisnis distributor adalah perjanjian dengan prinsipal, yaitu pemilik barang yang akan dipasarkan. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan memuat hal-hal seperti nama dan alamat para pihak, maksud dan tujuan perjanjian, status keagenan atau kedistributoran, jenis barang yang diperjanjikan, wilayah pemasaran, hak dan kewajiban para pihak, kewenangan, jangka waktu perjanjian, cara pengakhiran perjanjian, cara penyelesaian perselisihan, dan hukum yang dipergunakan. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menghindari konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Surat Tanda Pendaftaran (STP)

Selain perjanjian, bisnis distributor juga harus mengantongi Surat Tanda Pendaftaran (STP) sebagai bukti bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai distributor, distributor tunggal, agen, atau agen tunggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. STP diterbitkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. STP memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung dari status keagenan atau kedistributoran. Untuk distributor tunggal yang ditunjuk oleh produsen atau suplier, masa berlaku STP adalah 2 tahun atau sesuai dengan perjanjian. Untuk sub agen, masa berlaku STP sesuai dengan perjanjian atau sama dengan masa berlaku STP yang dimiliki oleh distributor yang menunjuk.

Perizinan Lain yang Berkaitan dengan Jenis Barang

Bisnis distributor juga harus memperhatikan perizinan lain yang berkaitan dengan jenis barang yang dipasarkan, seperti izin edar, izin kesehatan, izin halal, dan lain-lain. Perizinan ini diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang dipasarkan sesuai dengan standar kualitas, keamanan, dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perizinan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang yang dipasarkan.

• Ingin distributor anda sukses? Dapatkan video books Distributorship management dengan Klik DI SINI atau DI SINI ( SHOPEE)

Kewajiban Perpajakan

Terakhir, bisnis distributor juga harus memenuhi kewajiban perpajakan, seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kewajiban perpajakan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban perpajakan ini juga dapat menghindari sanksi administratif atau pidana yang dapat merugikan bisnis distributor.

Demikianlah artikel tentang hukum dan perizinan yang perlu diketahui oleh bisnis distributor. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda yang ingin menjalankan atau mengembangkan bisnis distributor. Silahkan jika pembaca membutuhkan konsultan dalam merapikan manajemen Distributor dan training terkait Distributor, anda bisa langsung kontak ke wa 0818521172. Kami siap membantu anda.